Cak Imin: Mukernas PKB Akan Bahas Isu-isu Strategis

Jakarta – PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada Jumat (5/2/2016) dan berlangsung selama dua hari. Forum ini akan diselenggarakan di Jakarta Convention Center, Jakarta. Mukernas PKB kali ini bertema: "Holopis Kuntul Baris, Menangkan Rakyat dalam Persaingan Global".

 “Muskernas ini juga dalam rangka mengevaluasi program kerja partai dan agenda 5 tahun ke depan, baik ditingkat eksekutif, legislatif dan isu-isu penting lainnya,” kata Ketua Umum DPP PKB H.A. Muhaimin Iskandar di Jakarta, Selasa (2/2/2016) pada Konferensi Pers yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal  DPP PKB Abdul Kadir Karding, Sekretaris Panitia Bambang Susanto dan Ketua SC Ida Fauziyah.

Cak Imin – panggilan akrab H.A. Muhaimin Iskandar, mengatakan bahwa dalam Mukernas PKBi, akan pula dibahas: pertama, bagaimana sikap PKB terhadap LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender). Kedua, pemilukada apa perlu pemilihan langsung atau tidak? Ketiga, untuk Pemilihan Gubernur, apa masih pemilihan langsung atau dikembalikan ke DPRD? Keempat, tentang amandemen UUD 1945. Apakah masih diperlukan adanya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau asas keterwakilan?

Persoalan LGBT itu sesungguhnya sudah menyalahi moral dan nilai-nilai yang ada dari bangsa Indonesia. Karena itu, sikap partai nantinya akan dibahas melalui Mukernas PKB. “PKB tidak akan bermusuhan akan tetapi akan menyesuaikan terhadap ketentuan yang berlaku dan nanti akan dimusyawarahkan oleh para kiai di Mukernas,” kata Cak Imin.

Selain itu, pemilihan gubernur yang direncanakan untuk dikembalikan lagi ke DPRD Provinsi karena menilai gubernur merupakan posisi perpanjangan tangan pemerintah dan mempunyai kewenangan terbatas. Sehingga tidak perlu dipilih secara langsung. “Jadi Gubernur itu cukup mewakili pemerintah pusat, akan tetapi keputusan resmi partai nanti di Mukernas,” ujar Cak Imin.

Sementara adanya diskusi yang berkembang tentang adanya DPD namun tidak mempunyai kewenangan yang potensial di dalam tata negara yang dimiliki oleh Indonesia. Kehadiran DPD dinilai tidak memberikan hasil kerja yang signifikan bagi negara. “apakah masih diperlukan adanya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau azas keterwakilan?,” kata Cak Imin.

Mukernas PKB akan dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo. Selain itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga akan hadir dalam Mukernas PKB di samping para Ketua Umum Partai Politik di Indonesia, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Menteri Kabinet Kerja, dan para pejabat tinggi negara serta undangan lainnya.      

Mukernas PKB diikuti oleh 1.700 peserta yang terdiri dari para pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB se-Indonesia, pimpinan dan anggota Fraksi PKB (F-PKB) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pimpinan dan anggota F-PKB Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I, F-PKB DPRD Tingkat II dan para Kepala Derah terpilih yang diusung oleh PKB.

Acara Mukernas PKB juga akan dimeriahkan oleh sejumlah artis penyanyi dangdut nasional, antara lain: Iis Dahlia, Ike Nurjanah dan sejumlah artis ibukota lainnya. (Mashudi Umar)