Ada Upaya Pisahkan Jokowi Dengan Parpol Pengusung

Jakarta - ADA upaya sistematis memisahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dengan partai politik (parpol) pengusungnya menjelang dilakukannya reshuffle kabinet. Pernyataan tersebut ditegaskan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, Rabu (1/7).

Kata Daniel, jika hal tersebut dibiarkan maka akan semakin melemahkan dan membahayakan pemerintahan Kabinet Kerja Presiden Jokowi dan Wakil Presiden JK

"Bila itu benar-benar terjadi, maka reshuffle kabinet justru membuat stabilitas politik dan ekonomi semakin terpuruk. Kabinet Kerja bakal mendapatkan rapor merah dari masyarakat," katanya.

Daniel menambahkan, kinerja menteri dan kondisi politik ekonomi selama delapan bulan ini harus menjadi pelajaran penting bagi presiden mengambil kebijakan reshuffle. Sebab, fakta di lapangan menunjukkan kondisi perekonomian bangsa ini terus terpuruk. Ia mencontohkan, pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar rupiah anjlok, harga kebutuhan pokok melambung tinggi sampai masih carutnya angkutan darat dan udara saat ini.

“Waktu pembentukan kabinet, presiden didorong untuk menyingkirkan kader partai meski baik dan profesional tapi keterpurukan saat ini justru berasal dari menteri-menteri non parpol yang terbukti tidak memberi kontribusi mewujudkan nawacita dan janji presiden,” ujar anggota Komisi IV DPR RI.

Daniel menegaskan, menteri dari kalangan non parpol tidak memberikan kontribusi yang baik kepada presiden karena tidak memiliki nilai lebih kepada presiden. Umumnya, kata dia, menteri non parpol tidak memiliki ikatan ideologi maupun tanggung jawab dan dukungan basis politik yang kuat.

"Mereka hanya berperan di ranah individu sehingga bila terja instabilitas politik mereka tidak memiliki kekuatan untuk menyelesaikannya. Banyak yang memikirkan kelompok dan bandarnya saja, jangan dikira mereka tidak memiliki dukungan para cukong di belakangnya," tandas Daniel.