Standard Post

Gus AMI Soroti Utang BUMN, Perlu Evaluasi Mendalam


PKB News - Membengkaknya utang sejumlah perusahaan BUMN mendapat sorotan serius dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus AMI.

“Ini adalah problem yang terus terjadi. Saya pikir perlu segera melakukan terobosan-terobosan yang baik, evaluasi mendalam. Jangan sampai BUMN kebanggaan kita malah terpuruk begini,” kata Gus AMI di Jakarta, Jumat, 6 Juni 2021.

Diketahui beberapa perusahaan pelat merah kini terlilit utang mencapai Rp1.682 triliun pada periode Januari-September 2020. Jumlahnya melesat dari tahun-tahun sebelumnya, yakni Rp1.251,7 triliun pada 2018 dan Rp1.393 triliun pada 2019.

Sedikitnya ada 13 BUMN yang memiliki obligasi jatuh tempo dalam periode tersebut. Di antaranya adalah Bank Tabungan Negara (BTN), yaitu Rp 5,4 triliun, disusul Pupuk Indonesia, senilai Rp4,1 triliun. Ada pula PT PLN yang terlilit hingga Rp.500 triliun dan Garuda Indonesia sebesar Rp.70 triliun.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bidang Korkesra ini menyatakan, pandemi Covid-19 membuat kondisi tadi jadi lebih buruk, pendapatan hampir seluruh BUMN tergerus, sementara jumlah utang jatuh tempo jumlahnya tak sedikit.

“Tentu saja kalau BUMN menghadapi risiko gagal bayar, pemulihan ekonomi Indonesia akan kian sulit. Padahal kita semua sedang berjuang memulihkan ekonomi di tengah pendemi,” tutur Gus AMI.

Gus AMI menilai kondisi utang BUMN-BUMN tersebut memerlukan keseriusan pemerintah untuk segera mencari jalan keluar. Tak hanya itu, pihaknya juga akan turut intensif mempelajari dan mengusulkan berbagai langkah serius terutama menjalankan hak pengawasan ke BUMN.

Dia menjelaskan, dengan utang yang terus menumpuk dan minimnya permintaan pasar imbas pandemi Covid-19 perlu adanya upaya-upaya yang signifikan dalam menyelamatkan sejumlah BUMN. Suntikan dana bantuan modal kerja melalui dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) saja dipastikan tidak akan cukup untuk memperbaiki keuangan perseroan.

"Harus segera dipelajari strukturnya (utang) bagaimana, dan juga bagaimana debt equity rationya? Ini perlu disikapi secara serius karena BUMN itu milik rakyat jadi kudu dipertanggungjawabkan kepada rakyat," tegasnya.