Standard Post

Gus AMI Luncurkan Buku "Negara dan Politik Kesejahteraan"


JAKARTA, PKBNews - WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Abdul Muhaimin Iskandar meluncurkan buku berjudul "Negara dan Politik Kesejahteraan,’ di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Kamis (18/4/2021). Buku tersebut merupakan kisah perjalanannya selama satu tahun menjadi Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat.

"Buku Negara dan Politik Kesejahteraan Rakyat merupakan kisah perjalanannya selama satu tahun menjadi Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat," tuturnya.

Gus AMI menjadi Wakil Ketua DPR RI kordinator bidang Kesejahteraan Rakyat untuk tiga periode di DPR RI, yakni pada 1999, 2014 dan 2019-2024.

"Buku ini merupakan pertanggungjawaban sebagai Wakil Ketua DPR yang ditugaskan bidang kesejahteraan. Sebetulnya buku ini perjalanan 1 tahun periode DPR ini, kunjungan, pidato, pertemuan saya, kritik orang-orang ketemu saya, koordinasi komunikasi saya di daerah, kritik terhadap pemerintah yang harus direspon dan seterusnya," katanya.

Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini membuka langsung peluncuran buku "Negara dan Politik Kesejahteraan".

Acara peluncuran buku ini digelar secara fisik di Gedung Perpustakaan Nasional dan secara virtual melalui Zoom dan Channel Youtube.

"Kunjungan-kunjungan saya, pidato juga banyak sekali masuk dalam buku ini," tuturnya.

Lebih jauh Gus AMI menjelaskan sebagai sebuah bangsa, Indonesia sedang menghadapi tumpukan-tumpukan masalah yang bertubi-tubi dan runtut hari ini mulai dari sisa-sisa masalah sebagai bagian dari negara sedang membangun yaitu kemiskinan, pengangguran dan daya saing yang rendah. Ditambah lagi pandemi Covid-19 yang begitu dahsyat di luar dugaan.

Hal ini telah meluluhlantakkan dan membuat bangsa ini harus berpikir ulang serta mengokohkan kembali strategi dan rencana perjuangan membangun sebuah bangsa.

Bencana Covid-19 yang terjadi, lanjut dia, telah membuat bangsa ini memulai lagi dari titik nol bahkan minus suasana ekonomi Indonesia.

Sedikitnya tiga sampai empat juta orang mulai kehilangan pekerjaan, dan 27,5 juta orang masuk kategori miskin akibat pandemi.

Sementara pengangguran sudah di atas 10 juta orang, Indesk Pembangunan Manusia Indonesia berada posisi 107 dari 189 negara, tingkat kesenjangan sosial atau gini ratio menunjukkan ketimpangan mencapai 0,381 serta persoalan-persoalan lainnya.

"Kondisi sekarang ini pertanyaan besarnya adalah kebijakan seperti apa yang harus diambil negara. menurut saya satu hal yang sangat fundamental adalah memastikan kehadiran dan peran negara di tengah kehidupan langsung masyarakat, keberadaan negara bagi solusi langsung yang dihadapi masyarakat. Itulah esensi dari negara hadir untuk memberikan jalan keluar masalah masalah langsung yang dihadapi rakyatnya," kata dia.

Undang-Undang Dasar 1945 secara gambang mengamanatkan kewajiban melindungi segenap tumpah darah bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Karena itulah langkah-langkah fundemental dan strategis harus diambil agar bangsa ini tidak mengalami krisis yang lebih dalam lagi.

Gus AMI menilai saat ini negara harus terus melakukan re-orientasi arah politik kesejahteraan. Dalam konteks pengelolaan negara, kata dia, arah politik kesejahteraan terletak pada komitmen negara dalam memberikan perluasan akses, kapabilitas, serta peluang kepada seluruh warga negara dalam meningkatkan taraf hidup serta pengaturan institusional yang dapat menjamin terdistribusinya penciptaan kesejahteraan.

"Harus kita tegaskan politik kesejahteraan berpijak dan berdiri atas landasan moral bahwa seluruh produk kebijakan negara harus menggambarkan satu fakta, dia hadir untuk menyelamatkan dan menjaga tingkat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya," kata dia.

Dia menambahkan, "Tujuan berdirinya bangsa ini yakni terciptanya keadilan sosial harus membingkai seluruh arah kebijakan yang dilahirkan negara."

Turut hadir sebagai narasumber dari kalangan cendikiawan, pemikir kenegaraan Yudi Latif, Founder dan CEO PolMark Indonesia Eep Saefulloh Fatah dan Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Dr Arif Satria.