Politisi PKB Sampaikan Kabar Baik Bagi Pelabuhan Tradisional di Madura

MADURA, PKBNews- ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur (Jatim) XI, H Syafiuddin Asmoro memastikan upaya peremajaan dan pengembangan infrastruktur pelabuhan-pelabuhan tradisional di Madura mulai mendapatkan atensi dari pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

"Saya mewakili Komisi V DPR RI bersepakat dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat, red) di pembahasan RAPBN 2021, ada anggaran untuk pelabuhan di Madura senilai total Rp 58 miliar," katanya saat melakukan kunjungan perseorangan dalam Masa Reses I bertemakan Silaturrahmi, Koordinasi, dan Sinkronisasi bersama para pemangku kebijakan urusan kepelabuhan se Madura di hadapan Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Arif Toha.

Hadir pula Kepala Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Sudiono, Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Kalianget Supriyanto,Kepala KUPP II Branta Edi Kuswanto.

Kepala KUPP III Telaga Biru Bambang Sugiarto,Kepala KUPP III Sapeken Anang Santosa,Kepala KUPP III, Sapudi Rudy Susanto, dan Kepala KUPP III, Masa Lembu Ispriyanto.

Pria yang akrab dipanggil Ji Syafi berkata, "Kenapa kami bersepakat? Karena Madura terdiri dari banyak pulau terutama di Kabupaten Sumenep. Karena sebelumnya Madura kurang diperhatikan."

Karena itu, lanjut Ji Syafi, sebagian dari APBN 2021 harus dialokasikan untuk perbaikan atau peremajaan infrastruktur pelabuhan-pelabuhan tradisional di Madura.

Ji Syafi memaparkan, anggaran sebesar Rp 58 miliar akan difokuskan pada dua pekerjaan, pembuatan dua break water atau pemecah ombak di sekitar Pelabuhan Telaga Biru dan rehabilitasi Pelabuhan Brata di Pamekasan.

"Untuk pembuatan dua break water nilainya sekitar Rp 15,9 miliar. Sedangkan rehab Pelabuhan Brata senilai Rp 42 miliar," terangnya.

Ji Syafi menambahkan, upayanya akan dilanjutkan pada APBN 2022 mendatang. Hingga target perbaikan dan peremajaan infrastruktur di delapan pelabuhan tradisional yang ada di Madura terpenuhi.

Dengan harapan, dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, meningkatkan aksesibilitas mobilisasi arus manusia dan arus barang, serta memfasilitasi keterhubungan antar wilayah menjadi lebih efektif, efisien dan terjangkau.

"Saya melihat, kalau dibiarkan akan mengancam keselamatan para penumpang. Lama-lama bisa runtuh pelabuhan rakyat, di seluruh Pulau Madura," pungkasnya.

Pelabuhan Telaga Biru merupakan Pelabuahan Kelas III yang melayani arus orang, hewan, dan barang tujuan Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi.

Pelabuhan Kelas II Branta Pamekasan melayani perjalanan menuju Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Batam, hingga Papua.

Kepala KUPP III Telaga Biru Bambang Sugiarto mengaku, pengembangan infrastruktur memang terhambat dengan proses penganggaran yang membutuhkan waktu.

"Belum bisa terealisasi sekarang, namun tahun berikutnya. Jadi beliau (Ji Syafi) akan mengawal usulan kami. Terutama kegiatan- kegiatan pelabuhan di Madura," ungkapnya.

Ia menjelaskan, hambatan lain dalam pengembangan pelabuhan juga terkait dengan kebijakan pemerintah daerah (pemda).

"Karena kami tidak membangun sisi laut saja, namun juga akses jalan yang menjadi kewenangan pemda," pungkasnya.