Standard Post

Gelaran Pilkada di Tengah Pandemi, Gus Yaqut: Hanya Untungkan Petahana


JAKARTA, PKBNews - KUALITAS demokrasi dinilai memburuk jika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tetap digelar ditengah pandemi Covid-19. Pasalnya, kondisi pandemi Covid lebih banyak menguntungkan calon kepala daerah petahana ketimbang penantang. Demikian ditegaskan Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bidang Pertahanan dan Keamanan, Yaqut Cholil Quomas atau Gus Yaqut.

"Pilkada Serentak 2020 yang digelar di tengah pandemi virus Corona lebih banyak menguntungkan calon kepala daerah petahana ketimbang para penantangnya. Tentu kondisi tersebut akan membuat kualitas demokrasi semakin menurun," katanya.

Gus Yakut yang juga Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) itu berkata, calon pasangan petahana yang kembali maju di Pilkada sangat terbuka peluang menyalahgunakan program bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat di tengah pandemi virus Corona.

"Kemungkinan politisasi program bansos dilakukan petahana sebagai sarana `promosi` diri kepada masyarakat di daerahnya masing-masing," kata dia.

Ketua Umum (Ketum) Gerakan Pemuda (GP Anshor) ini memandang fenomena politisasi bansos dalam Pilkada justru makin memperburuk kualitas demokrasi di Indonesia saat ini.

"Mereka punya banyak akses skema-skema bantuan bagi masyarakat yang terdampak Covid, sehingga ujungnya kualitas demokrasi memburuk. Incumbent diuntungkan," ucap Yaqut.

Di sisi lain, Gus Yaqut meyakini partisipasi publik dalam Pilkada serentak 2020 akan menurun karena digelar pada masa pandemi. Ia menilai pemilih enggan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena khawatir tertular virus corona.

"Partisipasi pasti akan turun. Apapun usahanya. Saya meyakini partisipasi akan turun. Orang akan enggan datang ke TPS. Karena kekhawatiran-kekhawatiran," tuturnya.

Kata Yaqut, pelbagai upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna meyakinkan pemilih datang ke TPS tak bisa maksimal untuk mencapai target partisipasi pemilih di Pilkada 2020. KPU sendiri memiliki target sebesar 77,5 persen partisipasi pemilih di Pilkada 2020.

Sebab, Yaqut menilai KPU sampai saat ini belum memberikan sosialisasi dan penjelasan yang maksimal terkait pelbagai protokol kesehatan pencoblosan di TPS.

"Sekali lagi ya itu hanya apa yang disampaikan. Kenyataan yang dilaksanakan di lapangan itu, saya belum menemukan sosialisasi yang maksimal untuk menyampaikan kepada publik terkait protokol kesehatan di TPS nanti," tandasnya.

TERKAIT

    -