Pimpinan Daerah Harus Perhatikan Penggunaan Bahasa

JAKARTA, PKBNews - PENGGUNAAN kata oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengumumkan pengetatan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) disorot Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan.

"Pimpinan daerah harus memperhatikan penggunaan bahasa sehingga tidak membuat pandangan masyarakat menjadi liar. Padahal pelaksanaannya ya tidak seketat PSBB awal," ujarnya, Senin (14/9/2020).

Daniel meminta Anies menggunakan kata-kata yang tepat dalam mengumumkan suatu kebijakan sehingga tak membuat masyarakat salah tafsir.

"Kita harus menggunakan kata-kata yang tepat dan tidak membuat masyarakat menafsir secara liar dan menimbulkan keresahan, saat ini kita harus mendorong keyakinan dan kesolidan masyarakat dan kata-kata menjadi penting," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR itu berkata, strategi komunikasi penting dalam hal ini. Apalagi yang bermakna positif serta mendorong harapan dan keyakinan masyarakat.

"Iya dengan strategi komunikasi yang mampu mendorong harapan dan keyakinan masyarakat, bukan yang membuat panik dan ditafsir secara liar," tutur Daniel.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md juga angkat bicara soal anggapan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) disebabkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengumumkan PSBB kembali ke tahap awal pandemi virus Corona (COVID-19). Mahfud menilai tidak ada yang salah dari pengumuman tersebut dan itu sekadar tata kata.

"Sebenarnya cuma kata istilah PSBB total seakan-akan baru dan secara ekonomi mengejutkan. Menurut para ahli, kemarin itu hanya beberapa jam pagi-pagi jam 11.00 negara sudah rugi Rp 300 triliun atau Rp 297 triliun hanya sebentar karena pengumuman itu, padahal sebenarnya itu kan perubahan kebijakan, wong sebelumnya juga PSBB mengatakan bioskop akan dibuka, tempat hiburan, dan lain-lain kan hanya seperti itu, cuma ini karena ini tata kata, bukan tata negara," kata Mahfud.