Penyerapan Anggaran Sulit Dilakukan Bila Pembatasan Masih Berlangsung

JAKARTA, PKBNews - PEMBATASAN kegiatan selama pandemi menjadi pangkal rendahnya penyerapan anggaran stimulus penanganan Covid-19. Demikian diutarakan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid (Gus Jazil) menanggapi sentilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap kinerja para menteri dalam penanganan Covid-19.

"Situasinya dilematik, antara menjaga kesehatan dan pertumbuhan ekonomi. Penyerapan anggaran memang sulit dilakukan bila pembatasan masih berlangsung dan (angka) Covid-19 masih menanjak," ujar Gus Jazil, Selasa (4/8/2020).

Menurut Wakil Ketua Majelis Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Presiden Jokowi sudah berupaya menangani situasi Covid-19 dengan mengeluarkan kebijakan baru dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) hingga ancaman reshuffle menteri.

Meski, ujar Gus Jazil, hal tersebut belum mampu menyelamatkan Indonesia dari ancaman resesi.

"Kita tahu resesi mulai terlihat di depan mata namun solusi makin tidak tampak. Kebijakan melalu Perppu, PEN ataupun ancaman reshuffle kelihatannya masih belum sanggup menggerakkan sektor ekonomi masyarakat," ujarnya.

Kata Gus Jazil, penemuan vaksin Covid-19 menjadi salah satu upaya agar pemerintah dapat mengatasi pandemi Covid-19 dengan maksimal. Sebab, tanpa vaksin pemerintah akan sulit bergerak melawan Covid-19.

"Saat ini yang mendesak agar vaksin Covid 19 segera ditemukan dan diedarkan, tanpa itu sulit rasanya menteri ataupun masyarakat bisa bergerak. Hantu Covid-19 makin mencekam," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi kembali mengingatkan para menterinya ihwal rendahnya penyerapan anggaran stimulus Covid-19. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8/2020).

"Saya melihat memang urusan realisasi anggaran ini masih sangat minim sekali. Sekali lagi dari Rp695 triliun stimulus untuk penanganan Covid, baru 20 persen yang terealisasi," ujarnya.

Dia menambahkan. "Rp 141 triliun yang terealisasi, sekali lagi baru 20 persen, masih kecil sekali."

Bahkan, tutur Jokowi, sejumlah kementerian belum menyusun Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA). Menurut dia hal itu menunjukkan belum ada perencanaan mengenai anggaran yang dimiliki kementeriam tersebut. Kendati demikian, Jokowi tidak menyebutkan kementerian atau lembaga mana yang belum menyusun DIPA.

"Hati-hati ini, yang belum ada DIPA-nya saja gede sekali, 40 persen. DIPA-nya belum ada. DIPA saja belum ada, gimana mau realisasi?" tutur Presiden.