Ketua DPW PKB: Nelayan NTB Harus Dapat Merasakan Kebijakan Baru Penangkapan Benih Lobster

MATARAM, PKBNews - NELAYAN Nusa Tenggara Barat (NTB) harus dapat merasakan manfaat kebijakan baru Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait diperbolehkannya nelayan menangkap benih lobster (benur). Demikian ditegaskan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB H Lalu Hadrian Irfani, Kamis (16/7/2020).

"Dengan adanya kebijakan baru ini, harapan kami nelayan bisa merasakan manfaatnya. Karena selama ini pelarangan sudah membuat nelayan kita hanya menjadi penonton di tengah potensi yang ada di depan mata," kata dia.

Anggota Komisi II DPRD Provinsi NTB itu berharap kebijakan baru tersebut benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh nelayan di Lombok dan Sumbawa. Selama ini, lanjut Hadrian Irfani, pelarangan penangkapan bibit Lobster yang diterbitkan Menteri KKP Susi Pudjiastuti membuat potensi Lobster di NTB tak bisa dinikmati nelayan. Berdasarkan data, cukup banyak nelayan yang terpaksa berurusan dengan hukum karena kedapatan menangkap bibit lobster.

"PKB sejak dulu selalu mendorong agar kebijakan Menteri Susi saat itu dikaji ulang dan dianulir. PKB juga membentuk organisasi Gerbang Tani untuk mengadvokasi para nelayan saat itu," kata Hadrian Irfani.

Hadrian Irfani mengatakan, kebijakan baru Menteri KKP Edhy Prabowo saat ini menjadi harapan baru bagi para nelayan di NTB. Apalagi NTB menjadi salah satu sentra lobster laut di Indonesia.

Hanya saja, ungkap Hadrian Irfani, agar dalam inplementasi ekspor lobster nantinya, perusahaan eksportir bisa mengakomodir dan memberi keuntungan yang layak bagi nelayan di NTB.

"Sudah diizinkan nelayan menangkap bibit lobster harus didukung dengan harga jual yang wajar dan memberi keuntungan bagi nelayan," tegas Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB NTB itu.