Standard Post

Kebijakan KEM dan PPKF RAPBN 2021 Cukup Realistis


JAKARTA, PKBNews - KERANGKA Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2021 yang disampaikan pemerintah cukup realistis. Namun, untuk mewujudkan hal itu, pemerintah harus bekerja keras untuk menjaga sumber-sumber utama pertumbuhan ekonomi.

Demikian ditegasan Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Siti Mukaromah (Erma).

Menurut Erma, usulan asumsi dasar pemerintah dalam dokumen KEM-PPKF diantaranya untuk pertumbuhan ekonomi antara 4,5-5,5 persen, inflasi 2-4 persen, tingkat Suku Bunga SBN 10 tahun sebesar 6,67-9,56, nilai tukar rupiah berada di angka Rp 14.900-Rp 15.300 per dolar Amerika Serikat (AS).

Harga minyak alias ICP di kisaran US$ 40-50 per barel. Sedangkan lifting minyak berada di antara 677-737 ribu barel per hari, dan lifting gas sebesar 1.085 ribu sampai 1.173 ribu setara minyak.

"Target pertumbuhan 4,5-5,5 persen ini akan menjadi sangat over estimate kalau pemerintah tidak bisa menjaga sumber-sumber utama pertumbuhan khususnya konsumsi rumah tangga dan aktivitas investasi baik dari dalam maupun luar negeri, maupun dari sisi produksi seperti manufaktur, perdagangan, ataupun jasa," kata dia.

Dia mengatakan target inflasi di angka 2,0 persen- 4,0 persen masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kendati demikian target ini masih dibayangi proses pemulihan daya beli masyarakat akibat wabah corona yang diprediksi baru terkendali di akhir tahun.

"Inflasi tahun 2021 nanti masih akan dibayangi proses pemulihan daya beli masyarakat, untuk itu tekanan inflasi dari sisi permintaan dan suplai harus bisa dijaga secara baik," kata Erma.

Anggota DPR RI dari dapil Jateng VIII menyoroti harga minyak mentah global yang diprediksi masih akan mengalami penurunan pada tahun 2021. PKB pun mendesak agar pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) agar bisa meringankan beban masyarakat.

"Kami mendesak pemerintah untuk bisa merealisasikan kebijakan menurunkan harga minyak atau BBM ditahun depan, karena harganya masih dapat lebih rendah mengikuti tren penurunan di tingkat global," kata dia.

Terkait lifting minyak dan gas yang terus turun tiap tahunnya, lanjut Erma, menjadi salah satu bukti jika usaha pemerintah dalam peremajaan kilang maupun membangun kilang baru belum banyak membuahkan hasil. Menurutnya pemerintah harus terus memperbaiki skema-skema investasi agar bisa menarik investor di bidang ini.

"Kami mendukung bahwa kegiatan eksplorasi melalui perbaikan iklim usaha yang dilakukan pemerintah, termasuk penyederhanaan proses perizinan dan mempercepat proses plan of development serta perbaikan skema kontrak bagi hasil (production sharing contract) untuk terus dilakukan, sehingga dapat mendorong kegiatan eksplorasi serta menguntungkan bagi pemerintah dan KKKS," tandasnya.