DPW PKB NTB Dukung Pelaksanaan New Normal Sektor Pariwisata

MATARAM, PKBNews – KETUA Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H Lalu Hadrian Irfani mendukung langkah dan persiapan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) NTB dalam rangka menyambut new normal (kenormalan baru) sektor pariwisata.

"Upaya persiapan untuk menyambut new normal pariwisata di NTB mestinya
menjadi prioritas. Kami mendukung persiapan dan langkah yang sudah dilakukan Pemda NTB untuk sektor tersebut," ujarnya, Selasa (9/6/2020).

Menurut Lalu Hadrian Irfani, sektor pariwisata merupakan sektor prioritas kedua setelah pertanian. Pandemi Corona telah memukul perekonomian sektor pariwisata, juga belasan ribu tenaga kerja di sektor ini.

"Pandemi Corona beberapa bulan terakhir memberikan banyak sekali dampak
negatif untuk berbagai sektor. Tidak hanya membawa dampak pada gangguan kesehatan di berbagai negara, dampak virus Corona juga terjadi pada sektor pariwisata," tuturnya.

Berdasarkan data Dinas Pariwisata NTB, setidaknya 15 ribu tenaga kerja di sektor kepariwisataan terpaksa dirumahkan. Sebagian lainnya terpaksa menghadapi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sejumlah asosiasi pariwisata dan juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memang sudah menyalurkan bantuan sembako untuk para pekerja pariwisata yang terdampak pandemi Corona. Namun, kata Hadrian, hal itu hanya bisa menanggulangi masalah tanggap daruratnya saja.

"Bantuan sifatnya sementara saja, saat tanggap darurat. Nah untuk menjadi normal dan kembali terbuka lapangan kerja di sektor pariwisata maka tidak ada pilihan lain selain mempersiapkan kenormalan baru. Artinya, harus kembali ada wisatawan yang datang ke NTB ini,
agar pariwisata bisa bangkit," tuturnya.

Ketua Fraksi PKB Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB itu mengatakan, saat ini Kemenparekraf RI sudah menyusun SOP new normal pariwisata. Berbekal SOP kenormalan
baru itu, diharapkan pariwisata nasional termasuk di NTB bisa hidup kembali.

Sementara di daerah, Hadrian menilai persiapan yang sama sudah mulai dilakukan.  Bahkan sejumlah pelaku wisata dan masyarakat di kawasan tiga Gili, sudah bersiap dengan kegiatan menyambut new normal pariwisata.

"Dinas Pariwisata juga sudah menyusun SOP untuk sejumlah destinasi, dan pelaku industri pariwisata kami lihat juga aktif dan mulai menerapkan kebutuhan new normal pariwisata," kata Hadrian .

Menurutnya, meski dalam beberapa kategori daerah NTB belum bisa ditetapkan sebagai daerah yang sudah boleh menerapkan new normal.
Lantaran jumlah kasus positif baru di NTB masih cukup tinggi, namun persiapan tetap harus dilakukan sejak saat ini untuk menuju new normal. Karena itu, ia berharap pemerintah melalui Dinas Pariwisata bersama stakeholders kepariwisataan yang ada untuk memprioritaskan SOP New Normal Pariwisata NTB.

“Karena SOP ini akan menjadi guidance bagi sektor pariwisata kita ke depan. Di saat new normal bisa diterapkan,” tukasnya.

Dia menambahkan, "Tentu keadaan kenormalan baru akan banyak berbeda. Kita hidup dan
beraktivitas normal tetapi tetap dengan protokol kesehatan yang harus ditaati. Nah, ini harus mulai disiapkan, sehingga saat new normal nanti kita sudah siap. Terutama di sektor pariwisata ya, sektor yang saat ini paling terdampak pandemi ini."

Secara umum Hadrian menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB terutama jajaran kesehatan yang terus menerus berjuang menangani Corona di NTB.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap disiplin dalam mentaati anjuran pemerintah dalam pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran Covid-19.

“Ya tetap jaga jarak, rajin cuci tangan, dan selalu pakai masker. Ini harus menjadi kebiasaan baru bagi masyarakat. Karena memang mau tidak mau dalam kondisi new normal pun, tiga hal ini menjadi paling
mendasar,” paparnya.

Ia berharap dengan disiplin yang meningkat dan angka kasus menurun nantinya, NTB bisa segera ditetapkan sebagai daerah yang bisa menerapkan new normal.

"Ya kita semua berharap, agar new normal bisa diterapkan dan pariwisata kembali bangkit. Tentu ini membutuhkan peran dan dukungan semua pihak, termasuk masyarakat kita," pungkasnya.