FPKB Way Kanan Minta Pemda Berikan Bantuan Nyata ke Ponpes

KABUPATEN WAY KANAN, PKBNews - FRAKSI Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Way Kanan meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Way Kanan memberikan bantuan nyata ke pondok pesantren (ponpes) sebelum memberlakukan new normal.  

"FPKB DPRD Kabupaten Way Kanan menyampaikan usulan kepada Bupati Way Kanan terkait perkembangan terakhir pandemi global Coronavirus disease (Covid)-19 di Indonesia. Penerapan new normal akan berhasil jika didukung oleh dua hal," kata Ketua FPKB DPRD Way Kanan, Sairul Sidiq, Selasa (2/6/2020).

Menurut Sairul, pertama, kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, kedua pengawasan ketat pemerintah terhadap pelaksanaan. Serta yang tidak kalah penting ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, terutama untuk pencegahan penularan Covid-19.

"Penerapan new normal di ponpes masih memerlukan sarana dan prasarana penunjang mulai dari Pusat Kesehatan Pesantren (Puskestren) beserta tenaga dan alat medis; sarana MCK yang memenuhi standar protokol covid-19; wastafel portable dan penyemprotan desinfektan; Alat Pelindung Diri (APD), alat rapid test, handsanitizer, dan masker; hingga kebutuhan penambahan ruang untuk ruang karantina, isolasi mandiri, ruang asrama, dan ruang kelas guna memenuhi standar penerapan physical distancing," tuturnya.

Sairul Sidiq berharap Pemda Kabupaten Way Kanan dapat memberikan bantuan nyata kepada ponpes dalam bentuk fasilitasi rapid test dan pemeriksaan swab massal bagi seluruh santri yang berasal dari luar daerah sebagai penanda dimulainya kegiatan belajar mengajar di pesantren.

"Penyediaan sarana isolasi mandiri dan sarana belajar yang memenuhi standar konsep new normal harus disiapkan Dinas Pendidikan dan Kanwil Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan, termasuk di dalamnya digitalisasi proses belajar mengajar di pesantren," kata dia.

Dia menambahkan, "Prinsipnya, FPKB DPRD Way Kanan akan mendorong pemerintah kabupaten untuk membantu pesantren mempersiapkan diri menghadapi masa new normal sekaligus mengawal kebijakan tersebut hingga tingkat implementasinya."