FPKB Minta Pemerintah Ambil Langkah Konkret untuk Pastikan Santri Mulai Bisa Belajar

JAKARTA, PKBNews - KETUA Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Cucun Ahmad Samsjurijal meminta pemerintah segera menyiapkan skema tatanan normal baru (new normal) dan membuka kegiatan belajar mengajar di lingkungan pondok pesantren. Pemerintah harus mengambil langkah konkret untuk memastikan para santri bisa segera kembali belajar.

"Muncul desakan dari para wali santri kepada pengasuh ponpes untuk segera membuka kembali pondok, sehingga aktivitas belajar mengajar bisa kembali dilakukan. Desakan ini harus disikapi dengan serius di mana pemerintah harus memberikan langkah konkret untuk menjamin para santri bisa kembali belajar," katanya, Rabu (27/5/2020).

Kata Cucun, saat ini ada hampir 28.000 pesantren dengan 18 juta santri dan 1,5 juta pengajar menghentikan aktivitasnya akibat pandemi virus Corona. Selain itu, tambah dia, hampir seluruh santri telah dipulangkan karena para pengasuh pesantren tidak ingin sistem kehidupan komunal di pesantren menjadi pusat penyebaran wabah virus Corona  Covid 19.

Karena itulah, mantan Ketua Umum (Ketum) Dewan Kordinator Nasional (DKN) Garda Bangsa itu berharap pemerintah menyiapkan mekanisme normal baru secara konkret agar pesantren bisa kembali dibuka. Langkah-langkah itu, tutur dia, bisa dengan menyiapkan sarana dan prasarana di pesantren agar sesuai dengan protokol kesehatan.

"Bisa menyiapkan sarana dan prasana pesantren agar sesuai dengan protokol kesehatan selama pandemi Covid 19, menyiapkan test massal bagi santri dan pengajar sebelum pembukaan pesantren, hingga menyiapkan ketahanan ekonomi pesantren," lanjut Cucun.

Cucun menambahkan, "Sarana di pesantren banyak yang kondisinya seadanya. Di sini pemerintah bisa melakukan edukasi sehingga berbagai sarana pesantren mulai dari kamar mandi, tempat wudu, kamar santri, hingga masjid bisa memenuhi protokol kesehatan COVID-19," kata dia.

Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) bidang Hukum dan HAM itu mendesak agar pemerintah tidak ragu-ragu mengalokasikan anggaran khusus untuk menunjang pembukaan kembali pesantren di Indonesia. Pesan itu disebutnya telah dititipkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Saya telah menitipkan pesan kepada Menteri Keuangan Ibu Sri Mulayani agar disampaikan kepada Presiden Jokowi jika anggaran untuk pembukaan kembali pesantren di Indonesia bisa masuk dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 54/2020 terkait Pemulihan Ekonomi Nasional," ucapnya.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) atau Gus AMI juga telah menggelar rapat virtual dengan 500 pimpinan pesantren se-Jawa pada bulan Ramadhan lalu. Desakan untuk membuka kembali pesantren itu disampaikan dalam rapat koordinasi virtual tersebut.