Validasi Data yang Kurang Akurat Dinilai Jadi Pangkal Karut-Marut Penyaluran Bansos

JAKARTA, PBNews - VALIDASI data yang kurang akurat dinilai menjadi pangkal karut-marutnya penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos) di bawah komando Juliari Batubara. Sehinga timbul `stunami` bansos. Demikian ditegaskan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) KH Maman Imanulhaq, Rabu (6/5/2020) saat melakukan rapat dengar pendapat dengan Mensoso Mensos Juliari Batubara

Kang Maman sapaan akrab KH Maman Imanulhaq menegaskan, munculnya fenomena `tsunami` bansos membuktikan kurangnya koordinasi dalam pemerintah dan validasi data kurang akurat.

"Ketika saya mendengar paparan mensos ini membuktikan tingkat imunitas bangsa kita tinggi, buktinya kita menertawakan terjadinya apa yang disebut dengan tsunami bansos. Jadi satu sisi ini bisa buat kita tersenyum sekaligus kita miris," ucapnya.

Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB berkata, kenapa semua tersenyum waktu mendengar kata stunami bansos, karena itu membuktikan bahwa dua persoalan penting pemerintah, yaitu validasi data dan koordinasi belum ditanggulangi dengan baik.

"Sebaiknya pemerintah segera memperbaiki sistem koordinasi agar seluruh bantuan dapat tersalurkan dengan baik. Pemerintah harus memiliki data penerima bansos secara sistematis," ujar Kang Maman.

Dia menambahkan, "Sebagai masukan yang perlu dilakukan mengambil hikmah dari Covid 19 ini adalah bagaimana kita menentukan solusi bagaimana validasi data dan koordinasi ini betul-betul bisa menjadi sistematis, menemukan akar persoalan."

Kang Maman meminta jangan jadikan orang miskin dan kemiskinan menjadi komoditas.

"Tapi harus diperangi betul-betul kita jadi negara yang sejahterakan rakyat," tutupnya.

Sebelumnya, Mensos Juliari menuturkan terdapat sejumlah program bansos dari pemerintah pusat, pemda, hingga pihak swasta yang mengakibatkan proses penyaluran bansos terlambat.

"Saya istilahkan ada tsunami bansos. Ada dari Kemensos, Kemendes, pemprov, swasta, Kemenko Perekonomian, belum bansos reguler, belum dari lembaga lain, dan ini hampir bersamaan. Saya bisa bayangkan aparat desa, RT/RW lagi mendata bantuannya sudah datang. Saya bilang kalau komplain uangnya enggak dateng enggak apa-apa, tapi ini kan uangnya kecepatan," tutur dia.