Menhub Budi Karya Diminta Antisipasi Lonjakan Warga yang Pulang Kampung Jelang Lebaran

JAKARTA, PKBNews - MENTERI Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi harus dapat mengantisipasi masyarakat yang beralasan pulang kampung menjelang Lebaran. Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melarang pulang kampung, yang dilarang mudik.

"Kami minta Menhub dapat mengantisipasi masyarakat yang ingin pulang kampung. Jangan sampai mereka beralasan pulang kampung, ternyata cuma mudik," kata Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Neng Eem Marhamah Zulfa saat melakukan rapat dengan Kemenhub, Rabu (6/5/2020).

Neng Eem menegaskan, PKB mendukung sikap pemerintah melarang mudik, namun pernyataan Presiden Jokowi tentang mudik dan pulang kampung membuat bingung masyarakat. Padahal, kata Neng, mayoritas masyarakat menganggap mudik dan pulang kampung merupakan hal yang sama.

"Menhub harus diantsipasi. Kalau di masyarakat ini membuat confused ya atas pengertian, karena di masyarakat itu hal yang sama walaupun menurut Pak Presiden itu berbeda, beberapa orang juga berbeda," kata dia.

Sekretaris Fraksi PKB (FPKB) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) itu meminta agar Budi bertindak tegas terhadap masyarakat yang hendak pulang kampung. Dia mengatakan Kemenhub harus membuat kebijakan untuk mengatasi masyarakat pulang kampung.

"Menhub perlu antisipasi mereka yang pulang kampung. Harus ditindak tegas yang pulang kampung, misal data harus jelas, masuk ke jalan data harus jelas dan alasan kenapa pulang kampung seperti apa yang bisa ditolerir seperti apa," ucap Neng Eem.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut mudik dan pulang kampung merupakan hal yang berbeda. Menurutnya, masyarakat yang pulang kampung karena sudah tak memiliki pekerjaan.

"Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Mereka bekerja di Jabodetabek, di sini sudah tidak ada pekerjaan lagi, pulang karena anak istrinya ada di kampung," katanya.