Pilkada 2020 Diharapkan Bebas Money Politik

PKBNews - PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 diharapkan bebas money politik. Dengan begitu kualitas Pilkada semakin baik.

"Saya berharap Pilkada serentak tahun 2020 ini bebas dari money politik," kata Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Sukamto, kemarin.

Menurut Sukamto, kontestasi yang terjadi lima tahun sekali ini bisa sukses dan menghasilkan para pemimpin yang mampu mensejahterakan rakyat jika pelaksanaan Pilkada 2020 tanpa money politik.

"Tidak dipungkiri lagi hampir di seluruh pelosok daerah, semua bentuk pemilihan, baik Pilkada, Pilpres, serta Pileg, mayoritas menggunakan hal-hal tersebut," tuturnya.

Sukamto berpesan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta pemerintah daerah bisa mencegah hal-hal yang bermuatan money politik.

"Butuh pengawasan ketat atasi tradisi money politik dalam Pilkada. Sukamto menyerukan agar Bawaslu dan Panwaslu bekerja dengan baik dalam mengawasi pendaftaran calon kepala daerah," katanya.

Dia menambahkan, semaksimal mungkin dihindari munculnya pro dan kontra dalam Pilkada. Misalnya, banyak pemilih dalam Pilkada tidak mendapat undangan pencoblosan. Ini tentu memicu konflik. Penyelenggara Pemilu harus lebih teliti.

Selain itu, Sukamto juga mengomentari masalah blanko KTP-el yang masih terkait dengan penyelenggaraan Pemilu. Komisi II DPR RI sudah menyetujui anggaran untuk mencetak blanko KTP-el sebesar Rp 12,9 miliar.

"Jadi tidak ada alasan lagi ke depan kekurangan blanko KTP-el. Di sini peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar bisa segera menyiapkan KTP-el bagi masyarakat," tandasnya.

Sukamto menambahkan, ada 270 daerah yang menggelar Pilkada serentak pada 23 September 2020 nanti. Dari jumlah itu, terdapat 9 pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan wali kota. Dan kunjungan Komisi II DPR RI ini ingin memastikan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di Jateng berjalan baik.