Saatnya Pemangku Kebijakan Miliki Persepsi yang Sama Terkait EBT

PKBNews - SUDAH saatnya para pemaku kebijakan di Indonesia memiliki persepsi sama dalam mengembangkan enegeri baru terbarukan (EBT). Saat ini menjadi momentum paling pas untuk melestarikan ekosistem lingkungan dan mendukung sustainability energi, diperlukan sumber daya alternatif yang bisa diandalkan.

"Komisi VII DPR RI akan mendukung para pemangku kebijakan untuk memiliki persepsi sama dalam mengembangkan EBT sebagai sustainable dan renewable energy," kata Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ratna Juwita Sari usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke lokasi Independen Power Producer (IPP) Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Oelpuah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), kemarin.

Menurut Ratna, kendati menelan biaya investasi dengan total 11,2 juta dollar AS,  PLTS tersebut menghasilkan kapasitas mencapai 5 MWp dari kebutuhan di Kupang yang memiliki daya efektif listrik mencapai 68MW yang telah memasuki masa krisis karena reverse margin-nya minimal.

"Ini merupakan momen bagus, menurut saya, untuk kita semakin mengembangkan energi baru terbarukan, dan saya menyampaikan bahwa saya dan Komisi VII akan terus mendukung dan men-support kawan-kawan Dirjen EBT Kementerian ESDM, PT. LEN Industri, maupun PLN, asalkan mereka memiliki persepsi yang sama dengan kami untuk mengembangkan energi baru terbarukan maupun konservasi energi ke depannya," katanya.

Adanya political will dan political affirmative dari parlemen, kata Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) itu menjadi hal penting yang bisa diberikan oleh pihak parlemen itu sendiri. Dengan demikian, rencana-rencana yang telah disusun pemerintah terkait pengembangan PLTS, bisa berjalan dengan baik dan bisa membawa manfaat tidak hanya bagi masyarakat Kupang tetapi juga selutuh masyarakat Indonesia.

 "Investasi yang dibutuhkan sangat besar, sementara nilai bisnisnya pada hari ini relatif kecil sehingga agak kesulitan mencari investor. That`s why kita membutuhkan persepsi yang sama, terutama pihak eksekutif ya, kalau kami di legislatif sudah jelas ingin mendukung, terbukti dengan adanya RUU Energi Baru Terbarukan yang sudah masuk dalam Prolegnas," katanya.

Legislator dari derah pemilihan (dapil) Jawa Timur IX itu berkata, pemerintah tidak perlu terpaku pada target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang hanya menargetkan peran energi baru terbarukan sebesar 23 persen, dari total energi nasional.

"Kalau memang peluangnya lebih besar, why not, jadi kita harus sama-sama bergerak menyamakan mindset bahwa kita tidak boleh lagi tergantung pada energi fosil yang kian hari kian menipis," ucap Ratna.