Papua Darurat Penanganan Pendidikan

PKBNews - KEBIJAKAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan 29 pemerintah kabupatan/kota terkait pendidikan mesti dievaluasi. Pasalnya, proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di Papua, khususnya di wilayah perbatasan dan pegunungan.

"Pemprov dan pemerintah kota dan kabupaten terutama di wilayah batas dan pegunungan bisa membuka mata soal daruratnya penanganan pendidikan di Papua. Dan saya harap segera introspeksi mengenai hal ini," kata Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Marthen Douw, kemarin.

Menurut Marthen, keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengajar sangat membantu dunia pendidikan Papua. Namun, Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua harus melakukan introspeksi, terutama di tingkat kabupaten/kota.

"Mereka harus melakukan intropeksi," katanya.

Marthen mengingatkan, kebijakan pembagian dana Otonomi Khusus (Otsus) bidang pendidikan cukup besar. Namun penyalurannya tak tepat sasaran dan tidak sesuai kebutuhan mendasar masyarakat, lantaran belum adanya produk hukum yang menjamin.

"Khusus bagi pendidikan Papua, sebenarnya anggaran Otsus dan Freeport bisa menjamin pendidikan di Papua secara menyeluruh. Mengapa harus banyak persoalan dalam dunia pendidikan ini?," katanya.

Dia melanjutkan, selama ini kebijakan Gubernur Papua baik karena membagi dana Otsus ke daerah.

"Akan tetapi alangkah baiknya jika anggaran tersebut sudah terkemas peruntukkannya untuk apa, lalu diperkuat dengan peraturan daerah kemudian dibagikan ke daerah," katanya.