Standard Post

Sekjen DPP PKB: Penanganan Eks WNI Kombatan ISIS Harus Komprehensif


PKBNews - SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) M Hasunuddin Wahid mendukung langkah pemerintah tidak memulangkan eks Warga Negara Indonesia (WNI) kombatan ISIS. Namun, Cak Udin sapaan akrab M Hasanuddin Wahid menegaskan penanganan eks WNI kombatan ISIS tersebut harus komprehensif, dari hulu hingga hilir.

"Setelah mereka tidak dipulangkan, harus jelas apa langkah selanjutnya. Sebab, pergerakan ISIS tak hanya perang di darat, tapi juga ada pergerakan di dunia maya yang sangat masif," tuturnya, kemarin.

Bahkan, kata Cak Udin, ISIS di dunia maya tujuh kali lipat lebih susah diatasi dibanding ISIS yang di darat.

"Kata mereka, seperti Perang Salib," tuturnya.

Cak Udin mengapresiasi langkah pemerintah yang tidak memulangkan 689 eks WNI kombatan ISIS. Pasalnya, berdasarkan sudut pandang usul Fikih, kemaslahatan umum harus didahulukan dari kemaslahatan khusus.

"Artinya, sekira 680 orang eks kombatan ISIS itu khoso (khusus) sementara 250 juta masyarakat Indonesia ini umum," kata dia.

Hasan mengatakan, masalah ISIS harus dilihat dari semua spektrum. Baik terkait keamanannya, ekonomi, sosial, politik, budaya. Hal yang menjadi berbahaya adalah klaim kebenaran berdasarkan pemahaman agama yang sempit.

"Pembakuan teks kitab keagamaan, tanpa melihat secara kontekstual. Ini yang memunculkan gesekan dan kedangkalan. Bahasa pokoknya ‘harus’, padahal kebenaran itu harus dilihat kontekstual juga," ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPP PKB Bidang Pertahanan dan Keamanan Yaqut Cholil Qoumas berharap dalam upaya melakukan deradikalisasi, pemerintah melibatkan masyarakat.

"Jangan menganggap deradikaliasasi dalam frame project. Ini ancaman serius, bukan hanya project. Kalau tak melibatkan masyarakat, kita wajib mencurigai pemerintah pakai frame project," katanya.

Di tempat sama, Praktisi dan Pengajar Hubungan Internasional Dinna Wishnu mengatakan, ISIS merupakan salah satu bukti bahwa proxy war nyata adanya.

Dijelaskan, proxy war merupakan perang tidak langsung yang sebenarnya diciptakan negara-negara besar untuk menggali manfaat langsung dari ketegangan-ketegangan dan ketakutan-kekuasaan di wilayah wilayah tertentu.

"Artinya tangan mereka tidak harus kotor langsung sehingga orang tidak bisa melacak secara persis siapa pelaku negaranya, tetapi segala konsekuensinya akan ditanggung negara-negara yang terimbas, baik yang terdekat maupun yang sektor strategisnya juga akan terganggu," katanya.

Sementara itu, Analis Konflik dan Terorisme Alto Luger mengapresiasi respons cepat pemerintah atas keinginan sebagian besar WNI untuk tidak membuat masalah dengan memulangkan eks WNI kombatan ISIS ke Indonesia.

Menurut dia, masih banyak pekerjaan rumah pemerintah, misalnya soal proses identifikasi 689 orang itu, apakah semua teroris atau tidak. Kedua, sudah ada deportan yang kembali ke Indonesia. Pemerintah seharusnya memiliki mekanisme yang baik agar bagaimana mereka tidak kembali bergabung dengan ISIS atau kelompok radikal lainnya.

"Pencegahan yang tertintegrasi dengan rehabilitasi itu menjadi pekerjaan rumah pemerintah," tandasnya.