Standard Post

RUU Minerba Harus Memprioritaskan Tenaga Lokal


PKBNews - PEMEGANG izin usaha harus memprioritaskan tenaga lokal dari daerah lokasi pertambangan sebagai pekerja utama. Hal tersebut harus tertuang dalam revisi Undang-undang (UU) Pertambangan Mineral (Minerba).

"Hal tersebut penting agar dapat memberikan efek domino terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sekitar. Kita sangat mendukung jika Undang-Undang Minerba ini, memberikan mandat secara khusus kepada perusahaan yang sudah mendapatkan izin agar mempekerjakan masyarakat lokal," kata Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ratna Juwita Sari, kemarin.

Ratna mengaku tidak setuju penghapusan pasal 165 dari UU Minerba yang masih berlaku. Ia justeru meyakini pasal tersebut sebagai instrumen pemerintah untuk mengendalikan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang maupun praktek korupsi terkait penerbitan izin yang terbukti bermasalah.

"Saya tidak sepakat dengan dihapusnya pasal 165 UU Minerba, karena pasal tersebut cukup efektif untuk mencegah dan/atau menghukum penyalahgunaan wewenang serta praktek koruptif atas penerbitan IUP, IPR dan IUPK yang bermasalah," tuturnya.

TERKAIT

    -