Standard Post

FPKB Bakal Bersikap Terkait Penghentian Honorarium Guru Diniyah Takmiliyah


PKBNews - PENGHENTIAN bantuan honorarium untuk guru Diniyah Takmiliyah oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membuat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meradang.

"PKB akan mengambil sikap terkait penghentian itu," tegas Ketua Fraksi PKB (FPKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidkon Djampi, kemarin.

Sidkon berkata, pihaknya segera menindaklanjuti aspirasi para guru yang tergabung dalam Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Jabar.

Menurut dia, para pengurus FKDT Jabar sudah mengadukan langsung persoalan tersebut dengan mendatangi DPRD Jabar dan diterima Wakil Ketua DPRD Jabar Oleh Soleh.

"Kami akan mengkaji dari semua sisi, kenapa honor mereka yang rata-rata cuma Rp100.000 per bulan per orang tiba-tiba dihentikan oleh Pemprov Jabar," tanyanya.

Sebagai Ketua Fraksi PKB, kata Sidkon, ia akan memanggil seluruh anggota Fraksi PKB, termasuk Wakil Ketua DPRD Jabar Oleh Soleh. Menurut Sidkon, masalah tersebut harus diluruskan dari semua sisi, seperti ketersediaan anggaran dan aturan hukum.

"Tujuannya agar para guru Diniyah Takmiliyah di Jabar kembali menerima honor dari pemerintah," tuturnya.

Untuk diketahui, guru Diniyah Takmiliyah di Jabar berjumlah 134.288 orang yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Sedangkan jumlah siswa/santri yang mendapatkan bimbingan ilmu agama dari para guru Diniyah Takmiliyah ini tak kurang dari 1,7 juta orang.

"Pemprov Jabar jangan lepas tangan begitu saja, jangan tutup mata. Ini hampir dua juta putra putri Jabar mendapatkan bimbingan ilmu dan ahlak dari para guru Diniyah, sehingga kelak mereka menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan agama. Masa Pemprov Jabar tidak mau ikut andil sedikit saja untuk turut membangun mereka," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Pengurus Wilayah FKDT Jabar, Atep Abdul Gopar menjelaskan, honorarium merupakan salah satu masalah klasik yang sejak dulu dialami para guru Diniyah Takmiliyah.

"Guru Diniyah Takmiliyah di Jabar sebanyak 34.288 orang dengan jumlah siswa sekitar 1,7 juta. Mereka memang mendapat honor dari para pemilik yayasan, tetapi ya apa adanya, semampunya yayasan yang kebanyakan belum layak untuk memenuhi kebutuhan hidup," tuturnya.

Sedangkan dari pemerintah, lanjut dia, hanya beberapa kabupaten saja yang memberikan kebijakan untuk membantu kesejahteraan para guru diniyah. Ironisnya, Pemprov Jabar yang sempat membantu justru menghentikan bantuannya dengan alasan yang tidak jelas sejak 2018 lalu.

"Kami berharap, bantuan kesejahteraan tersebut bisa kembali ada," harapnya.

 

TERKAIT

    -