PKB Pertanyakan Pemulihan Lingkungan yang Dilakukan Chevron Pasific

PKBNews - ANGGOTA Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Abdul Wahid mempertanyakan soal pemulihan lingkungan mengingat ada begitu banyak tanah terkontaminasi minyak khususnya di Blok Rokan yang dikelola PT Chevron Pasific Indonesia.

"Selain soal lifting yang terus saja turun secara signifikan di Blok Rokan, saya juga ingin minta penjelasan langsung dari Chevron mengenai pemulihan lingkungan. Ada puluhan ribu Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM). Bagaimana Chevron menyelesaikan itu, mengingat waktu selesai kontrak kerjasama sudah semakin dekat," katanya saat Komisi VII DPR RI kembali melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan 10 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) SKK Migas di Ruang Komisi VII Gedung Nusantara I Komplek Parlemen, Jakarta, kemarin.

Abdul Wahid memastikan PKB akan konsern mengawal soal lingkungan yang harus dan wajib dipulihkan.

"Saya sudah mendapat laporan, bahwa pihak PT Chevron belum membuka komunikasi kepada dinas-dinas terkait mengenai strategi dan komitkmen menyelesaikan soal pemulihan lingkungan ini. Saya perwakilan Riau Pak Presdir, saya berkewajiban mempertanyakan ini, terutama soal oal lingkungan penting bagi generasi mendatang," ujarnya.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Presiden Direktur PT Chevron Pasific Indonesia, Albert Simanjuntak menjawab bahwa pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan semua persoalan menjelangan alih kelola dengan pertamina dan SKK Migas, termasuk soal pemulihan lingkungan.

"Kita berkomitmen akan menyelesaikan semua peraoalan sebelum alih kelola Blok Rokan kepada Pertamina dan SKK Migas, mengenai pertanyaan Pak Wahid soal TTM, kita sudah buka komunikasi dengan dinas-dinas terkait dan terakhir pertemuan Tanggal 16 Januari lalu untuk berkoodinasi terkait proses pemulihan tersebut," katanya.

Menurutnya, pemulihan TTM menunggu izin dari LHK dan persetujuan SKK Migas.

"Kita sudah mengajukan anggran dan rencana kerjanya, tapi dari semua lokasi yang terverifikasi tidak semua yang disetujui SKK Migas, kalau tidak bisa semua diselesaikan nanti SKK migas yang melanjutkan, begitu Pak jawaban dari SKK Migas," ucapnya.