Standard Post

DPW PKB Jabar Jadikan Ulama Sebagai Rujukan di Pilkada 2020


PKBNews - DEWAN Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat (Jabar) bakal menjadikan ulama dan kiai mashsyur sebagai rujukan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

"Sejumlah nama kader PKB Jabar yang akan diusung dalam Pilkada serentak 2020 akan diberikan ke ulama dan kiai mashyur di Jabar," kata Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda, kemarin.

Menurut Juru Bicara DPP PKB itu, ulama juga diminta untuk melakukan shalat istikharah dalam menentukan sejumlah tokoh yang akan diusung sebagai bakal calon kepala daerah bakal calon kepala daerah yang akan diusung pada Pilkada serentak di 8 kabupaten kota se-Jawa Barat tahun ini.

"PKB tidak hanya berhasrat memenangkan Pilkada, tapi kami juga ingin melahirkan para kepala daerah yang bisa menjalani kepemimpinannya secara amanah dan memberi maslahat bagi kepentingan rakyat. Untuk itu, kita juga akan lakukan istikharah untuk mendapat kepemimpinan ideal itu," ujarnya.

Kata Huda, dengan rekomendasi dari para ulama dan kiai mashyur di Jawa Barat, calon-calon kepala daerah yang akan diusung PKB nantinya diharapkan menjadi pilihan tepat dan ke depannya bisa menjadi kepala daerah yang mampu menjalankan kepemimpinan dengan amanah dan sesuai dengan nila-nilai dan norma keislaman dan Pancasila.

"Namun, PKB Jabar tetap mengedepankan popularitas dan elektabilitas tokoh yang akan diusung," katanya.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB itu meminta para DPC PKB di 8 kabupaten kota yang akan menyelenggarakan Pilkada untuk memprioritaskan kader organik untuk maju menjadi calon bupati (cabup) maupun calon wakil bupati (cawabup).

"Prioritaskan kader sendiri, tentu dilandasi oleh popularitas dan elektabilitas," kata Huda.

Sebagai salah satu persiapan dan koordinasi jelang Pilkada serentak, DPW PKB Jabar memanggil para bakal calon yang akan diusung dalam Pilkada Serentak 2020, para Ketua DPC PKB serta para Ketua Fraksi PKB di DPRD di seluruh kabupaten kota di Jabar.

Menurut Huda, rapat yang berlangsung tertutup selama dua jam tersebut adalah rapat pertama dengan agenda menampung informasi terkait pemetaan isu politik di 8 kabupaten kota yang akan melaksanakan Pilkada.

Selain itu, lanjut dia, dibahas pula terkait kesiapan potensi kader yang akan maju dalam Pilkada serentak 2020.