Legislator Jateng Dituntut Sigap Menyerap Aspirasi Masyarakat

PKBNews - PUBLIK menuntut legislator Jawa Tengah (Jateng) lebih sigap menyerap aspirasi masyarakat. Serta memberi solusi tepat terhadap permasalahan tersebut.

"Agar tuntutan publik itu terpenuhi, maka
DPRD Jateng harus informatif, memberikan kemudahan, tanggap, memberikan solusi, dan smart," kata Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng, Tazkiyatul Mutmainnah, kemarin.

Selain itu, ungkap Tazkiyatul, setiap individu legislator dituntut mampu mengikuti perkembangan zaman, dari sisi pelayanan, pemanfaatan teknologi, jaring aspirasi dan tugas kedewanan.

"Jangan sampai kita sebagai legislator justru ketinggalan informasi. Padahal, informasi dapat kita gunakan untuk membuat payung hukuk kepada masyarakat," katanya.

Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Kota Semarang itu berkata, dalam dunia sekarang, kebuntuan relasi DPRD dengan rakyat bisa dijembatani melalui penggunaan perangkat teknologi. Sehingga rakyat bisa kapan saja berkomunikasi dengan wakilnya tanpa harus menunggu waktu reses tiba.

"Pelayanan modern misalnya saja adanya pengaduan secara online, penggunaan media sosial dalam menjaring aspirasi masyarakat, tranparansi penganggaran berupa e-Budgeting, rumah aspirasi dan lain sebagainya," tutur Tazkiyatul.

Iin sapaan akrab Tazkiyatul melanjutkan, pemanfaatan teknologi informasi, pusat penyiaran dan informasi parlemen memberikan kemudahan bagi masyarakat yang datang ke DPRD Jateng untuk melihat seluruh kegiatan dewan secara real time serta capaian yang ada.

"Jadi pemanfaatan teknologi informasi iu penting," ujar Ketua Fatayat NU Jateng dan mantan Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Jateng.

Tuntutan Zaman

Di tempat sama, Irfan Rosyadi Tenaga Ahli Fraksi PKB DPRD Jateng memberikan pandangan bahwa gagasan parlemen modern harus diwujudkan sebagai keharusan dan tuntutan zaman.

"Sudah bukan waktunya Anggota DPRD Jawa Tengah tidak gagap teknologi. Anggota Dewan harus kekinian, melek teknologi dan smart," tuturnya.

Pelayanan di Sekretariat Dewan, kata Irfan, juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang serba ingin tahu apa saja yang dilakukan wakil-wakilnya.

"Saat ini masyarakat juga menginginkan proses penyapaian aspirasi berupa pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan mudah diakses," ucapnya.